Jakarta – Insiden penembakan WNI di NTT oleh aparat Timor Leste memicu reaksi keras dari DPR RI. Anggota Komisi I DPR, Sarifah Ainun Jariyah, mendesak pemerintah Indonesia segera memanggil Duta Besar Timor Leste untuk menyampaikan nota protes resmi.
Menurut Sarifah, tindakan penembakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan keselamatan WNI. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak cukup hanya menyayangkan kejadian itu.
"Kami meminta pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan, untuk segera memanggil Duta Besar Timor Leste dan menyampaikan protes resmi yang kuat," ujar Sarifah dalam keterangannya, Rabu (27/8).
Insiden ini bermula dari pemasangan patok batas wilayah secara sepihak oleh aparat Timor Leste di titik sengketa Pilar 36. Tindakan ini dinilai melanggar kesepakatan bilateral yang telah disepakati sebelumnya.
Sarifah juga mendorong percepatan perundingan perbatasan yang masih menyisakan beberapa segmen yang belum disepakati. Selain itu, ia meminta pemerintah untuk memastikan pertanggungjawaban aparat yang terlibat penembakan, memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan, dan memberikan pendampingan kepada korban serta keluarga.
Pemerintah Provinsi NTT sebelumnya juga mengecam pemasangan patok sepihak tersebut sebagai pelanggaran kesepakatan bilateral. Penolakan warga terhadap pemasangan patok inilah yang kemudian berujung pada aksi penembakan oleh aparat Timor Leste.
abby4montana.com mengabarkan, KBRI di Dili telah meminta klarifikasi dari pemerintah Timor Leste terkait insiden ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl Mulachela, mengonfirmasi bahwa KBRI telah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Timor Leste untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
