Jakarta (abby4montana.com) – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan aparat penegak hukum untuk memperluas operasi penertiban tambang ilegal di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk menyelamatkan aset negara yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
Instruksi tersebut disampaikan saat penyerahan barang rampasan negara dari kasus tambang ilegal kepada PT Timah Tbk di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Senin (6/10). Barang rampasan tersebut berupa enam unit smelter milik PT Tinindo Internusa senilai Rp6 triliun hingga Rp7 triliun. Aset ini disita Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah yang merugikan negara sekitar Rp300 triliun.
Pabrik pemurnian yang disita meliputi PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, dan PT Tefind Bangka Tin (RBT).
Prabowo menekankan bahwa operasi serupa akan terus dilakukan di daerah lain untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam Indonesia demi kemakmuran rakyat. Ia juga menyatakan pemerintah serius memberantas penyelundupan dan praktik tambang ilegal.
Sebelumnya, pada September lalu, Prabowo memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai untuk menggelar operasi besar-besaran di Bangka Belitung guna menutup jalur penyelundupan timah. Presiden mengungkapkan bahwa hampir 80 persen hasil timah diselundupkan setiap tahunnya.
Penyelundupan dilakukan melalui berbagai cara, termasuk kapal dan sampan. Prabowo memperkirakan upaya penertiban tambang ilegal ini dapat menyelamatkan uang negara hingga Rp22 triliun hingga akhir tahun.
