Jakarta, abby4montana.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengambil langkah mengejutkan dengan memangkas sejumlah tunjangan anggotanya, termasuk biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi. Keputusan ini diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, usai rapat konsultasi pimpinan DPR dengan para pemimpin fraksi pada Jumat (5/9) di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Pemangkasan tunjangan ini disebut sebagai respons terhadap gelombang demonstrasi akhir Agustus 2025 yang menyuarakan "17+8 Tuntutan Rakyat". Tuntutan tersebut berisi aspirasi publik yang menuntut transparansi anggaran, reformasi DPR, dan evaluasi kebijakan ekonomi.
Dasco menegaskan bahwa DPR akan memperkuat transparansi dan melibatkan publik secara lebih bermakna dalam proses legislasi. Langkah ini diharapkan dapat menjawab sebagian tuntutan masyarakat terkait transparansi anggaran dan partisipasi publik.
Meski demikian, sejumlah tuntutan lain, seperti pembebasan demonstran yang masih ditahan dan pembentukan tim investigasi kasus kematian demonstran, masih belum ditunaikan. DPR juga memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk memenuhi tuntutan jangka panjang, termasuk reformasi partai politik dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
