Jakarta, abby4montana.com – Ribuan buruh dari Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) mengubah rencana aksi unjuk rasa mereka hari ini, Kamis (28/8). Semula berencana menggelar demonstrasi di depan Istana Negara dan Gedung DPR RI, kini massa aksi hanya akan berpusat di depan Gedung DPR.
Presiden Partai Buruh, Sa’id Iqbal, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena keterbatasan waktu. Menurutnya, fokus aksi di DPR akan lebih efektif mengingat sebagian buruh harus kembali bekerja untuk shift kedua.

"Dari awal, kami memang lebih memprioritaskan aksi di DPR. Istana hanya opsi jika ada waktu. Karena waktu terbatas, buruh harus masuk shift dua," ujar Iqbal saat dikonfirmasi.
Ketua Departemen Media dan Komunikasi Partai Buruh, Kahar Cahyono, menambahkan bahwa pemusatan aksi di DPR juga mempertimbangkan banyaknya tuntutan yang ingin disampaikan. Dengan berkumpul di satu titik, diharapkan suara buruh dapat lebih efektif didengar.
Aksi dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB di depan gerbang utama kompleks parlemen DPR/MPR, Jakarta. Iqbal mengungkapkan, ada enam tuntutan utama yang akan disuarakan, antara lain:
- Penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah (HOSTUM), dengan usulan kenaikan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5-10,5 persen.
- Penghentian PHK dan pembentukan Satgas PHK.
- Reformasi pajak perburuhan, termasuk kenaikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) menjadi Rp7,5 juta per bulan, penghapusan pajak pesangon, THR, JHT, dan diskriminasi pajak perempuan menikah.
- Pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa omnibus law.
- Pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi.
- Revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.