Jakarta (abby4montana.com) – Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochammad Irfan Yusuf, menyatakan kesiapannya menyambut pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Keputusan ini sebelumnya telah disepakati oleh pemerintah dan DPR.
"Sami’na wa atho’na," ujar Irfan, mengisyaratkan kepatuhan penuh terhadap keputusan tersebut. Ia menambahkan, baik sebagai badan maupun kementerian, pihaknya siap menjalankan amanah. Namun, ia mengakui bahwa ruang gerak akan lebih leluasa jika berbentuk kementerian.
Meskipun BP Haji tidak terlibat langsung dalam rapat Panja DPR RI, masukan tetap diberikan melalui tim teknis haji pemerintah. Irfan mengungkapkan rasa syukur jika perubahan ini disahkan, namun juga menyadari tanggung jawab besar yang menyertainya. "Ini bentuk kepercayaan dari Presiden Prabowo dan rakyat melalui DPR yang harus kami balas dengan pelayanan terbaik," tegasnya.
BP Haji telah mempersiapkan diri untuk kedua kemungkinan, termasuk menyusun ratusan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk berbagai layanan haji. Perubahan status kelembagaan akan membawa konsekuensi tanggung jawab yang lebih besar. Irfan menekankan pentingnya performa pelayanan terbaik bagi jamaah.
Terkait personel, penyesuaian akan dilakukan di daerah dengan menarik sebagian Kabid Haji dan Kasi Haji ke struktur Kanwil atau Kantor Kementerian Haji. Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI dan pemerintah telah menyepakati perubahan BP Haji menjadi kementerian dalam pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
